kop

BUTONMAGZ, media online yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. hubungi 082296017297. Kami menyediakan iklan baris dengan paket murah. Rp. 100 ribu per pekan. Transfer ke Rekening ButonMagz No Rek. (135) 004 02.01.000496-6. Kirim iklan Anda ke Whatshapp 0822-9601-7297. Gunakan kesempatan ini!

Sejarah Kota Baubau Sebagai Pusat Pemerintahan Sultra Jelang Pemilu 1955

Situasi kampanye Politik tahun 1955 di daerah Kemayoran Jakarta

BUTONMAGZ--Sebelum pindah ke Kendari tahun 1964, Kota Baubau pernah menjadi ibu kota Sulawesi Tenggara (Sultra), saat itu Sultra masih berstatus sebagai kabupaten. Karena itu terekam banyak kisah politik yang mengiringinya, seperti dinamika DPRDS Sultra yang berkantor di Sekolah Cina Baubau, hingga kemunduran ketuanya, karena sang ketua DPRDS berasal dari Kolaka. .

Secara akademis catatan sejarah ini telah terekam dalam Jurnal berjudul ‘The Politics and Economin Two Towns: Baubau and Kendari in 1950s-1960s’, yang ditulis La Ode Rabani, Bambang Purwanto, Sri Margana, dari Departemen Sejarah -Universitas Gadjah Mada – revisi tahun 2020. Berikut petikan  sejarahnya.

Sebelum pemilu 1955, status Kota Baubau adalah sebagai Ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara. Hal ini sesuai Peraturan  Pemerintah  No.  34  tahun  1952.  Kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  kota adalah  mengurus  hal-hal  seperti urusan  umum  (tata  usaha)  sendiri,  urusan  pemerintahan  umum, urusan  pertanian,  perikanan,  dan  kehutanan,  urasan  pengairan,  jalan,  dan  jembatan ̧  urusan ekonomi  dan  lainnya  seperti  kehewanan,  urusan  pendidikan, pengajaran  dan  kebudayaan,  dan urusan kesehatan masyarakat.

Partai  politik  yang  tercatat secara  resmi pada pemilu  1955  di  Kabupaten  Sulawesi  Tenggara  adalah Masyumi,  PNI,  PSII,  PSI,  Parkindo,  Partai  Katholik,  Partai  Kedaulatan  Rakyat,  Partai  Buruh,  dan Permai.  Anggota  dari  beberapa  partai secara  rinci  dapat  di  lihat  pada  tabel  berikut,  lengkap  dengan jumlah anggota dan tahun berdirinya.

Pengalaman berdemokrasi pada awal kemerdekaan menarik untuk ditelaah lebih jauh. Pada pemilu I anggota partai politik berasal dari kalangan pegawai negeri, pegawai daerah, jawatan buruh, guru SR, kepala  distrik,  dan  kepala  kampung,  dan  buruh  perusahaan.

Ada  juga  yang  berasal  dari  pejabat pemerintah   daerah,   termasuk   anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   Sementara.   Anggota DPRDS berjumlah  23  orang (PP  no.  34  tahun  1952,  pasal  3).

Data  Tabel. 1 di  atas  menunjukkan bahwa  partai  yang  paling  banyak  pengikutnya  adalah  Masyumi  dan  PNI.  Partai  itu  diminati  pemilih karena ketokohan dalam partai yang memiliki pendidikan yang baik, semua tokoh partai berasal dari kalangan berpendidikan.

Menarik mencermati keanggotaan partai pada pemilu 1955. Dari sisi anggota jelas bahwa masyarakat dan   rakyat   diberi   kebebasan   seluas-luasnya   untuk   menjalankan   hak   dan   kewajibannya   dalam berpolitik. Di  samping  itu,  realitas  bahwa  elitpartai  yang  pendidikan  menjadi  salah  satu  tolok  ukur warga negara memilih partai patut diangkat ke permukaan.

Hal ini penting bahwa warga negara pada Pemilu I  menggunakan  pilihan  yang  sangat  rasional. Perlu  diketahui  bahwa  Pemilu I  tahun 1955 dilaksanakan  2  kali, yakni  tanggal  29  September  untuk  memilih  anggota  DPR  dan  tanggal  15 Desember untuk memilih anggota konstituante (Feith 1999).

Sebagai  pemilu  pertama  dan  semuanya  masih  pada  tahap  belajar  berdemokrasi,  maka  peraturan masih  bersandar  pada  kementerian  dalam  negeri  dan  otonomi  daerah.  Peraturan  itu  di  antaranya adalah  pembagian  kursi  parlemen    yang  didasarkan  pada  peraturan  Mendagri,  termasuk  pada  level daerah.

Sebagai gambaran, pembagian kursi di DPRDS harus berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1952 jo. No.11 tahun 1953. Peraturan itu menetapkan bahwa komposisi DPRDS Sulawesi  Tenggara jumlahnya 16  orang yang  berasal dari partai  politik dan  sisanya  diangkat  oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan PP itu,maka pada 20 Oktober 1952 antara pemerintah dan parpol mengadakan pertemuan  di kota Raha.  Pertemuan  itu  dihadiri Mr.  Pabelu  (Masyumi),  Ch.  Pingak (PNI), A. Gani (PSII), La Ado (PSI), Toboeloe (Partai Buruh), Risamena (Parkindo), dan Ambo Mase (PIR).

Dari pihak pemerintah, hadir Gubernur Soediro dan Bupati Sulawesi Tenggara. Pertemuan itu menetapkan  6  kursi  untuk  Masyumi,  5  kursi  untuk  PNI,  dan 1  kursi  untuk  partai PSII,  PSI,  Partai Buruh, Parkindo, dan PIR.  

Lebih jelasnya pembagian kursi DPRDS Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel 2. Ketetapan itu dilegalkan dengan Keputusan Mendagri tanggal 17 April No. Des.2/5/49.


 Sesuai peraturan, anggota DPRDS Sulawesi Tenggara berjumlah 23 orang. Anggota yang berasal dari partai peserta  pemilu adalah 16  orang/kursi dan sisanya atau 7 kursi berasal dari pertimbangan dan penetapan pemerintah.  

Tujuh (7) orang anggota/kursi yang diangkat dari pertimbangan pemerintah adalah La Ode Muh. Shalihi, Nona Halipah, Ambo Masse, Abdul Wahab, Moezoeni, dan S. Joesoef (SK Mendagri no.2/2/42 tanggal, 19 Februari 1953).

Setelah penetapan itu, ditetapkan juga wilayah kerja dari  anggota  DPRDS.  Penetapan  wilayah  kerja  itu  adalah  seperti  berikut  ini.  

  • Baubau (Buton)  9  kursi,  
  • Muna,  6  kursi,  
  • Kendari  6  Kursi,  
  • dan  Kolaka  2  kursi.  

Sedangkan  ketua  DPRDS berdasarkan  rapat  pemilihan  tahun  1953,  yang  terpilih  sebagai  ketua  adalah Ch.  Pingak  (PNI)  dan wakilnya La Ato dari Masyumi. Jalannya  sidang  anggota  DPRDS penuh  dinamika  dan  juga  sejumlah  kesulitan.  

Agenda  dan  urusan yang  padat,  tidak  tersedianya  infrastrukutr  seperti  rumah  dinas,  serta  sulitnya  perhubungan  telah menjadi   tantangan   tersendiri. Bahkan   ketua   dewan   harus   mengundurkan   diri,   karena   alasan perhubungan  dan  jarak  antara  lokasi  tugas  dengan  ibukota  yang  jauh.  

Ch. Pingak  Mundur, Ketua  DPRDS Kabupaten Sulawesi Tenggara Diganti La Ado


Sejarah  mencatat  bahwa Ch. Pingak,  ketua  DPRDS mengundurkan  diri  sebagai  ketua  pada  sidang  kedua pada 14–21  Juli  1953 dengan  alasan  perhubungan  sulit  dan  tempat  tinggalnya  jauh  dari  pusat  kota  Baubau,  yakni  di Kolaka,  sehingga  tidak  bisa  menjalankan  tugasnya  secara  optimal.

Atas  alasan  itu,  maka sidang penggantian  ketua  kembali  dilaksanakan di  gedung  sekolah  Cina, kota  Baubau  pada  tanggal  21  Juli 1953.  Sidang itu menutuskan pengganti Ch.  Pingak adalah La  Ado (PSI).  Gedung  sekolah  Cina  di kota  Baubau seperti  tampak  dalam foto  berikut  ini. Praktis  tidak  mengalami  perubahan  dari  sisi arsitekturnya.



Sidang  selanjutnya  juga  dilakukan  di  gedung  sekolah  Tionghoa  Kota  Baubau  pada  tanggal  20–23 Oktober  1953.  Sidang  menetapkan  mengisi  posisi  wakil  ketua  dan  diganti  dengan  Ma’mun (Masyumi). Selain itu, disepakati peninjauan kembali peraturan tentang uang sidang, uang jalan, uang menginap,  dan  uang  representasi  anggota  DPDS,  ketua/wakil  ketua,  dan  anggota  DPDS  untuk disesuaikan  dengan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  Des.  18/9/23  tanggal  13  Mei  1953.

Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah untuk tahun 1954 sebesar Rp.12.513.222(Talha 1982:156-157).

Dinamika  lain  dari  sejarah  persidangan  DPRDS  adalah  lokasi  persidangan.  Pada  tanggal  sidang anggota  DPRDS  dilakukan pada  18-23  Januari  1954  di  Kota  Kendari. Hasil  yang  dicapai dalam persidangan  di  Kendari adalah penetapan Abdul  Rahim  menjadi  anggota  DPD  menggantikan Kanggoasa  yang  tidak lagi bersedia  karena  alasan instansi kerjanya  sebagai  wedana  militer  tidak memperoleh ijin.

Hasil lainnya adalah Perda tentang istirahat karena pegawai pemerintah yang hamil, kerja  dan  pemberian  uang  lembur,  pemberian libur dalam  negeri,  pemungutan  pajak  anjing,  daftar susunan  dan  kenaikan  pangkat,  cara  membuat  dan  mengundangkan  peraturan-peraturan  daerah, daftar pernyataan kecakapan pegawai, pensiunan pegawai daerah, pemberian uang duka kepada jandadan ahli waris pegawai yang tewas dalam menjalankan tugas, pengangkatan pegawai daerah tetap, dan pemberian uang pensiun kepada janda dan tunjangan anak yatim pegawai negeri sipil (Arsip Daerah Kendari, Catatan hasil sidang DPRDS tahun 1954).

Catatan lain DPRDS pada sidang yang sama adalah catatan untuk pemerintah daerah, yakni sebegai berikut:

1.meminta didirikan asrama polisi yang permanen untuk kepolisian negara di Baubau dan Raha.
2.Perbaikan status kepala distrik agar kedudukannya sama dengan mantri polisi muda.
3.Perbaikan nasib kepala kampung di seluruh Sulawesi Tenggara.
4.Sekolah Rakyat dan Lanjutan diperbanyak.
5.Menempatkan tenaga dokter pemerintah di setiap rumah sakit.
6.Memperbanyak poliklinik pada setiap rumah sakit.
7.Pembayaran pensiun tidak diperlambat.
8.Perumahan rakyat harus mendapat perhatian dan segera diadakan Cabang Jawatan Perumahan Rakyat di Sulawesi Tenggara.
9.Tidak menyetujui status bekas daerah onderafdeling sama dengan daerah setingkat kecamatan.(Arsip Daerah Kendari, Catatan hasil sidang DPRDS tahun1954a). (zah)

Posting Komentar

0 Komentar