kop

BUTONMAGZ, media online yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. hubungi 082296017297. Kami menyediakan iklan baris dengan paket murah. Rp. 100 ribu per pekan. Transfer ke Rekening ButonMagz No Rek. (135) 004 02.01.000496-6. Kirim iklan Anda ke Whatshapp 0822-9601-7297. Gunakan kesempatan ini!

Hubungan Kerajaan Makassar dengan Kerajaan Buton Abad ke-17 : Lebih Banyak Diwarnai Peperangan (Bagian 4)

Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri dalam pengasingan di Bandung, 1906.

BUTONMAGZ—
Dibagian ketiga  dikisahkan hubungan kedua kerajaan (Makassar dan Buton) karena adanya pertalian perkawinan dari para bangsawan.  Di sesi keempat ini, Syahrir Kila dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan menulis jurnal ilmiahnya dengan menceritakan adanya hubungan politik di kedua kerajaan, yang ujungnya banyak di warnai peperangan . Seperti berikut ini;

Hubungan Politik

Posisi georafis Kerajaan Buton yang terletak sangat strategis untuk bidang perdagang, sehingga mengakibatkan banyak kerajaan-kerajaan lokal ingin menjalin hubungan dengan kerajaan tersebut, baik melalui bidang perdagangan maupun bidang politik.

Kerajaan Buton menjadi titik persinggahan para pedagang yang berasal dari Kerajaan Makassar untuk menuju Ambon dan Ternate yang kaya akan rempah-rempah. Begitu  juga ketika mereka kembali, pasti melalui wilayah  kekuasaan  Kerajaan  Buton. Apalagi Kerajaan Buton, sumber penghasilan utama masyarakatnya adalah tergantung atau berbasis pada kelautan. Itulah sebabnya masyarakat Buton sangat akrab dengan perdagangan antar pulau sehingga sangat akrab dengan nuansa pluralitas yang dibawa oleh para pedagang.

Bagi orang Buton, tempat perantauan sebagai lahan mencari nafkah dan pekerjaan bukanlah tempat permanen yang ditujuh seumur hidup. Hal ini terutama terjadi pada  masyarakat Buton  yang tinggal di daerah pesisir.  Daerah yang menjadi sasaran tempat merantau bagi mereka adalah Maluku, dan Papua di bagian Timur  Indonesia,  Kalimantan dan Sulawesi Selatan di bagian tengah, dan Batam serta Bangka  di bagian barat (Alifuddin, 2007:71). Kelebihan orang  Buton sebagai perantau dan perniagaan.

Untuk menghadapi ancaman serangan  tersebut, maka Kesultanan Buton mempersiapkan strategi pertahanannya dengan menggunakan diplomasi dan membina hubungan baik dengan  kerajaan tetangganya atau kekuatan lain yang  mungkin dapat dipergunakan. Menurut Almujazi “bahwa berdasarkan pada kepentingan, keutuhan dan kelangsungan hidup Kesultanan Buton, serta mengingat makna dari falsafah hidup  sebagai azas dan ideologi kerajaan yang menjadi doktrin pemersatu wilayah kekuasaannya yaitu” yinda–yindamo arrata somanamo karo, yinda–yindamo karo sumanamo  lipu, yinda–yindamo lipu somanamo sara, yinda–yindamo sara somanamo agama”.

Maksudnya; biar hancur harta asal kesultanan pribadi, biar hancur pribadi asal kesultanan tanah air, biar hancur tanah air asal kesultanan pemerintahan dan biar hancur pemerintahan (kesemuanya) asalkan keselamatan agama tetap dipertahankan” (Wawancara: Almujazi di Baubau, 15 Mei 2016).

Kesultanan Buton dapat mempertahankan diri dari serangan-serangan Kerajaan  Ternate  dan Kerajaan Makassar dan yang lainnya sebab  adanya azas kehidupan sosial masyarakat yang dikenal “pobinci-binciki kuli” yang bermakna  kebebasan dan kemerdekaan dan persamaan hak. Itulah sebabnya sehingga sejak abad ke-17  hingga memasuki abad ke-19, Kesultanan Buton  menjadi arena pertikaian dua kekuatan besar,  yaitu Kerajaan Ternate dan VOC di satu pihak dan  Kerajaan Makassar di pihak lain.

Bukan hanya  itu, Kesultanan Buton juga harus menghadapi keganasan dari para perompak atau bajak laut  yang seringkali mengobrak-abrik Kesultanan  Buton. Dalam menghadapi ancaman-ancaman  tersebut, Kesultanan Buton fokus pada sistem pertahanan yang dinamakan sistem Pertahanan Barata atau pertahanan empat penjuru yang berlapis.

Posisi  strategis yang dimiliki Kesultanan Buton mengakibatkan ia dapat melakukan interaksi dengan kerajaan-kerajaan tetangganya seperti  Kerajaan  Ternate,  Kerajaan Makassar dan  Kerajaan  Bone serta beberapa kerajaan kecil lainnya. Kerajaan pertama dan kedua yang disebutkan itu telah melakukan hubungan dengan Kesultanan  Buton dalam berbagai bentuk.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa hubungan  politik antara Kesultanan Buton dengan Kerajaan Makassar dan Kerajaan  Ternate, lebih banyak dalam bentuk penguasa wilayah kekuasaan yang tentu saja dalam wujudnya berbentuk peperangan yang menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Kecuali Kerajaan Bone yang telah membina hubungan kerjasama yang harmonis dengan Kesultanan Buton.

Bagi  Kerajaan  Bone, tidak ada alasan lain baginya untuk melakukan intervensi kekuatan untuk menaklukkan Kesultanan Buton  mengingat jasa-jasa dari Sultan Buton pada  abad ke-17 yang menyelamatkan Arung Palakka  dari kejaran pasukan Kerajaan Makassar yang  dianggap telah melakukan penghianatan kepada  Makassar. Selain itu, Kerajaan Bone juga telah  menyerahkan dua wilayah kekuasaannya kepada  Kesultanan  Buton, yaitu wilayah Poleang dan wilayah Moronene.

Kedua wilayah ini merupakan penghasil beras sehingga dengan penyerahan kedua wilayah tersebut kepada Buton dimaksudkan agar Kesultanan Buton  dapat memenuhi kebutuhan berasnya. Penyerahan kedua wilayah tersebut kepada Buton, oleh masyarakat  Bone disebutnya”nadaoangngi” yang berarti dirangkul (Zuhdi, 1996:64).

Sementara wilayah Kabaena (Kotua) terlebih dahulu telah diserahkan kepada Kesultanan Buton oleh Kerajaan Luwu. Sementara itu, bagi Kerajaan Makassar, menguasai  Kerajaan  Buton adalah suatu hal  yang penting mengingat letak Kerajaan  Buton yang sangat strategis yang menghubungkan ke wilayah bagian timur lainnya.

Bagi Makassar, dengan dikuasainya Kerajaan Buton maka berarti dapat meluluskan jalur perniagaan dan dijadikan jembatan antara Maluku sebagai pusat rempah-rempah dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi dan Jawa sebagai bandar perdagangan. Hal ini  bagi Makassar dapat mewujudkan rencananya  sebagai penguasa di laut bagian Timur Nusantara.

Untuk mewujudkan hal itu,  Kerajaan Makassar merencanakan untuk menyerang Kerajaan  Buton. Namun sebelum penyerangan itu dilakukan, maka Kerajaan Makassar terlebih dahulu menyerang Kerajaan Tiworo yang telah menguasai jalur pelayaran di Selat Tiworo dengan jazirah Tenggara Pulau Sulawesi yaitu jalur pelayaran yang menghubungkan Selat  Bone di bagian Barat dan Selat Tiworo untuk menuju Laut Banda di bagian Timur. Jalur pelayaran  pesisir pantai timur Pulau Sulawesi kemudian terus ke Maluku melalui Laut Bandar (Zuhdi,1996:71).

Serangan yang dilakukan  Kerajaan Makassar ini sebenarnya hanya  dimaksudkan untuk memancing reaksi Kerajaan Buton yang mempunyai pengaruh kekuasaan  terhadap kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitarnya yang berfungsi sebagai pertahanan barata.

Sebelum  Kerajaan Tiworo diserang oleh pasukan Kerajaan Makassar, daerah ini terlebih dahulu diserang oleh VOC dan dapat dikuasainya. Namun berselang beberapa waktu lamanya, Makassar juga menyerang wilayah tersebut. Tetapi karena sudah dibumihanguskan  terlebih dahulu oleh VOC sehingga pasukan  Kerajaan Makassar tidak bekerja keras untuk  menaklukkannya.

Meskipun pasukan Makassar dapat terkepung dan tertahan di Sungai Tiworo ketika memasuki Sungai tersebut, namun beberapa bulan kemudian ia dapat meloloskan diri dari intaian pasukan VOC. Setelah itu, Hasanuddin lalu menempatkan seorang penguasa di Tiworo, yaitu Daeng Pabila yang ketika Kerajaan Bone dikalahkan oleh Kerajaan Makassar pada 1643 lalu diasingkan ke daerah tersebut (Zahari,1977:33). Dan pada 1655, Karaeng Sumana ditugaskan melanjutkan ekspoitasi  Kerajaan  Buton atas nama raja Makassar.

Pasca penyerangan tersebut, Kerajaan Makassar lalu mengadakan serangan yang sesungguhnya terhadap Kerajaan  Buton pada 1655. Serangan itu tidak dapat dibendung oleh Kerajaan  Buton, akibatnya Kerajaan  Buton mengakui kekalahannya dan diwajibkan membayar kerugian perang kepada Makassar sebagai pihak yang menang setiap tahun.

Jumlah yang dibayarkan oleh Kerajaan  Buton kepada Kerajaan Makassar setiap tahun adalah sebesar 870 tail atau 13920 maas, 888 kati atau 8880 tail atau 142080 maas (Zahari,1977:33). Setelah  berhasil dalam penyerangan itu, Hasanuddin lalu kembali ke Kerajaan Makassar dan tiba pada 14 Mei 1655.

Dalam penyerangan ini, Sultan Hasanuddin sebenarnya belum diangkat menjadi raja Makassar, tetapi ketika itu ia berkedudukan sebagai  Tunitogasa  Kerajaan Makassar (Mattulada, 1999:157). (Bersambung ke Bagian 5)

-------------------------------------------
BACA BERITA SEBELUMNYA:

  1. Hubungan Kerajaan Makassar dengan Kerajaan Buton Abad ke-17 : Bermula dari Kabaena? (Bagian I) 
  2. Hubungan Kerajaan Makassar dengan Kerajaan Buton Abad ke-17 : Dari Sawerigading, Selayar, hingga Karaeng Tunipassulu (Bagian 2).
  3. Hubungan Kerajaan Makassar dengan Kerajaan Buton Abad ke-17 : Perkawinan Antar Keluarga Bangsawan (Bagian 3)

-------------------------------------------------


Posting Komentar

0 Komentar