kop

BUTONMAGZ, media online yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. hubungi 082296017297. Kami menyediakan iklan baris dengan paket murah. Rp. 100 ribu per pekan. Transfer ke Rekening ButonMagz No Rek. (135) 004 02.01.000496-6. Kirim iklan Anda ke Whatshapp 0822-9601-7297. Gunakan kesempatan ini!

Di Forum Regional RPJMN se Sulawesi di Manado, Wali Kota AS. Tamrin (kembali) Suarakan usulan Pembentukan Kemenko Agraria

Wali Kota Baubau, Dr. H. AS. Tamrin, MH saat menyampaikan pokok-pokok pikiran kebangsaanya di Manado

BUTONMAGZ---Pokok-pokok pikiran kebangsaan dari Wali Kota Baubau, Dr. H. AS. Tamrin, MH di bidang keagrariaan nasional tampaknya mulai membahana di lingkup nasional. Pak Tamrin - begitu sapaannya,  (seolah) ingin menyisir metawacana yang ada di benaknya itu, dari setiap jengkal skala; lokal, regional, hingga nasional guna mengusul pembentukan Kementerian Koirdinator Bidang Keagrariaan (Kemenko-Agraria), yang sebelumnya lembaga ini sebatas menteri biasa saja.

Hal ini kembali disuarakannya di forum regional Konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Regional Pulau Sulawesi 2020-2024 oleh Bappenas  yang berpusat di Kota Manado, dan dibuka langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara – Steven Kandouw di Sintesa Peninsula Hotel – Manado, 5 Agustus 2019 kemarin.

Acara yang dihadiri sejumlah kepala daerah di kawasan tengah Indonesia ini menjadi sesi menarik bagi Pak Tamrin, yang melihat Indonesia kini banyak terjebak dalam persoalan-persoalan yang diakibatkan ego sektoral dan struktur. Karena setiap struktur dan kelembagaan berdiri di atas pijakan hukumnya masing-masing. Padahal terkadang bermuara pada satu persoalan.



 

Pak Tamrin mencontoh di sektor kelautan, kehutanan, pertambangan, pertanahan, pemukiman, pertanian dan lain sebagainya, yang masalahnya di mulai dari persoalan status tanah dan sebagainya, tetapi pendekatannya dengan pijakan hukum yang berbeda. “Karena itu bian keagrariaan atau pertanahan sudah perlu naik status sebagai kementerian koordinator (kemenko) bukan sekedar menteri biasa saja,” usulnya.

Pernyataan dan usul Wali Kota Baubau dua periode ini, mendapat perhatian dari peserta forum yang hadir. Apalagi kepala daerah yang hadir banyak berasal dari Pulau Sulawesi yang juga memiliki persoalan keagrariaan yang cukup pelik. Demikian pula pihak Bappenas, tentu bakal menjadi telaah stategis kehadapan Presiden RI.

Selain Wali Kota Baubau, pihak Pemrop. Sultra dihadiri langsung Sekda Sulawesi Tenggara, Drs. La Ode Mustari, M.Si. (ref)

Posting Komentar

0 Komentar