kop

Butonmagz, media online paling menguntungkan untuk promosi usaha Anda di kawasan Kepulauan Buton. Hub. 0822-9601-7297

Ali Mazi : Idealnya Kades Itu Sarjana


Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H.Ali Mazi, SH.,  punya cara pandang sendiri soal kualitas sumber daya aparatur di wlayahnya, terkhusus kepala desa (Kades) ia punya wacana setidaknya Kades adalah lulusan sarjana. hal ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, hingga manajemen program yang turun di desa harus ditunjang kualitas sumber yang mumpuni.

Gubernur Sultra ini menginginkan jika kepala desa adalah lulusan sarjana. Dengan demikian, kepala desa mumpuni untuk mengatur dan mengelola desa termasuk dalam keuangan dana desa.

“Seharusnya kan ada syarat juga untuk jadi kepala desa, tapi biasanya kepala desa itu kalo di kampung-kampung hanya tokoh saja. Karena yang sarjana gak ada yang mau jadi kepala desa,” tandas Ali Mazi di Jakara baru-baru ini usai menghadiri Rakornas dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di The Sultan Hotel Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).

Dikutip dari laman Zonasultra.com, menyebutkan bahwa Ali Mazi mengungkap Masih banyak kepala desa di daerah Sultra yang belum mumpuni terutama dalam manajemen keuangan. Itu lah yang menyebabkan kepala-kepala desa banyak melakukan kesalahan dalam pengelolaan dana desa, bahkan beberapa di antaranya harus berhadapan dengan hukum.
“Karena mereka kan gak paham. Kepala desa ada yang minim pendidikan tapi karena dia tokoh dia jadi kepala desa,” ujar Ali Mazi.  Namun sejauh ini Ali Mazi mengapresiasi program dana desa yang telah memberikan manfaat terhadap masyarakat desa. Berkat dana desa masyarakat menjadi lebih berdaya dalam membangun infrastruktur desa seperti jalan-jalan desa, sarana air bersih, pemberian pupuk serta infrastruktur pertanian.

Sebelumnya Mendes Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, Kejaksaan maupaun lembaga lainnya untuk memperketat pendampingan terhadap pengelolaan dana desa.

“Sehingga sekarang solusinya mesti dilakukan pendampingan seperti yang dikatakan Pak Mendes tadi,” pungkas Ali Mazi.(**)

Posting Komentar

0 Komentar